Isukaltim.com | Setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan, kini giliran Han Duck-soo, sebagai presiden sementara, dicopot dari posisinya. Keputusan tersebut diambil setelah pemungutan suara di Majelis Nasional Korsel pada Jumat, (27/12/24).
Krisis politik semakin dalam setelah Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada (03/12/24), dan kemudian dicabut setelah Parlemen Korsel menggelar rapat darurat. Setelah pencabutan darurat, demonstrasi besar menuntut Yoon Suk Yeol untuk dilengserkan, dan akhirnya mengarah pada pemakzulannya pada (14/12/24).
Kini, Mahkamah Konstitusi Korsel menyidangkan perkara pemakzulan Yoon Suk Yeol. Namun, ketegangan politik tak berhenti di situ. Oposisi di Parlemen Korsel, memulai proses pemakzulan terhadap Han Duck-soo.
Partai Demokrat sebagai oposisi utama memberi batas waktu hingga Malam Natal untuk Han Duck-soo mengumumkan dua undang-undang khusus terkait penyelidikan penerapan darurat militer oleh Yoon dan tuduhan korupsi yang melibatkan istri Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee.
Han Duck-soo menolak tuntutan ini dan mempertahankan perjanjian bipartisan terkait kedua undang-undang tersebut. Park Chan-dae, sebagai Pemimpin oposisi, menilai sikap Han Duck-soo sebagai penghalang proses hukum dan mengancam akan segera memulai pemakzulan terhadapnya.
Proses pemakzulan Han Duck-soo akhirnya dilanjutkan setelah parlemen menggelar rapat. Pemakzulan terjadi dengan 192 suara mendukung, dan cukup untuk memenuhi syarat mayoritas sederhana.
Hal ini menjadikan Han Duck-soo sebagai presiden sementara pertama yang dimakzulkan dalam sejarah Korsel. Pasca-pemakzulan, Han Duck-soo mengungkapkan rasa kecewa namun menerima keputusan tersebut dan bersedia menangguhkan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengajukan petisi konstitusional untuk menanggapi pemakzulan tersebut. (wp/ik)
