Menteri Investasi Tegaskan Indonesia Tidak Lagi Mengandalkan Kebijakan Upah Murah

Isukaltim.com |  Rosan Perkasa Roeslani, selaku Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menegaskan bahwa saat ini Indonesia tidak lagi mengandalkan kebijakan upah murah dalam mendorong ekonomi.

Pernyataan ini disampaikan setelah pengumuman tentang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sebesar 6,5%. Menurut nya, besaran UMP yang baru ini harus seimbang dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Rosan menjelaskan bahwa meskipun upah yang ditetapkan dapat lebih rendah, sering kali diperlukan lebih banyak pekerja untuk menyelesaikan tugas yang sama.

Di sisi lain, dengan upah yang lebih tinggi namun disertai dengan produktivitas yang lebih baik, pekerjaan tersebut bisa diselesaikan hanya oleh satu orang.

Oleh karena itu, Rosan mengungkapkan bahwa faktor produktivitas menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan kestabilan ekonomi dan daya saing Indonesia. Menteri Investasi ini juga meyakini bahwa kenaikan UMP sebesar 6,5% tidak akan memberikan dampak buruk terhadap arus investasi yang masuk ke Indonesia.

Menurut Rosan, yang lebih perlu ditekankan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas, sehingga kenaikan upah dapat diimbangi dengan hasil yang maksimal. Dia juga menambahkan bahwa bagi perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, seperti di sektor manufaktur, biasanya sudah memperhitungkan jangka waktu tertentu dalam perencanaan mereka, seperti dalam pembangunan pabrik yang membutuhkan waktu beberapa tahun.

Sebagai mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan peningkatan upah dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. (wp/ik)