Isukaltim.com | Gomar Gultom, Ketua Majelis PGI, menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu mengurangi pemborosan dan menutup celah korupsi jika memerlukan dana tambahan. Ia menegaskan bahwa kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 12 persen harusnya dipertimbangkan sebagai langkah terakhir.
Menurut Gomar, pemerintahan yang gemuk saat ini berpotensi menjadi pemborosan, sementara rakyat justru semakin terbebani.
“Korupsi yang menggurita yang menderita rakyat juga. Kenaikan PPN menurut saya mestinya langkah terakhir kalau kedua hal di atas sudah dilakukan serius,” tegasnya saat ditemui pada Selasa (24/12/24).
Gomar menambahkan bahwa ia sempat mengajukan pertanyaan terkait rencana kenaikan PPN tersebut kepada Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, beberapa waktu lalu.
“Saya memahami pemerintah butuh dana untuk meneruskan pembangunan dan mengelola negara. Dan untuk itu pemerintah menggenjot pemasukan lewat pajak,” ujarnya. Menurutnya, masyarakat sudah mulai merasakan beban yang semakin besar, apalagi dengan kondisi perekonomian dunia yang terus melemah. “Beban rakyat kini semakin meningkat,” tambahnya.
Gomar juga mengkritik perbandingan besaran PPN di Indonesia dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.
“Di sana selain tingkat penghasilan sudah sangat tinggi, negara juga sudah menyediakan berbagai fasilitas yang sangat memungkinkan penduduk hidup nyaman tanpa ada pembayaran ekstra lagi. Berbagai fasilitas umum tersedia baik. Sangat kontras dengan di Indonesia, ” tuturnya.
Sebagai informasi, pemerintah berencana untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Rencana ini telah menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat.
Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat selektif, hanya berlaku untuk barang dan jasa kategori mewah atau premium. (wp/ik)
