Hari Sumpah Pemuda, Aliansi Masyarakat Peduli Paser Unjuk Rasa Menyampaikan Penolakan Terhadap Hauling Batu Bara Menggunakan Jalan Nasional

Isukaltim.com | Aksi unjuk rasa menyampaikan penolakan terhadap hauling batu bara menggunakan jalan nasional, dilakukan di Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Jl. Rm. Noto Sunardi, Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur, Senin (28/10/2024).

Berbagai Organisasi serta elemen masyarakat se Kabupaten Paser menuntut peran serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, akibat seringnya terjadi kecelakaan yang bahkan sampai menimbulkan korban jiwa akibat hauling batu bara menggunakan jalan nasional.

Adi Mulyono, sebagai koordinator aksi yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Peduli Paser dengan tegas mengatakan, meminta kepada H. Muhammad Syirajudin Pjs Bupati Paser, untuk memberikan surat keputusan untuk stop hauling selamanya.

Baca juga: Griya Batik Paser Tunjung Langit 15 Tahun Menjaga Warisan Batik Khas Kalimantan

“Kami menegaskan seperti itu,karena ditanggal 26 desember 2023 dan mungkin ada kawan-kawan yang saat ini belum menjabat menjadi anggota dewan ikut juga di barisan kami untuk menolak hauling batu bara, ternyata dengan berbagai dalil  akhirnya di loloskan yang beberapa kali sudah terjadi  eksiden kecelakaan kecil, kecelakaan besar bahkan beberapa hal sampai akhirnya puncak nya adalah kemarin meregang nyawa,” kata Adi Mulyono.

Masih kata Adi Mulyono, dirinya meminta kepada Pjs Bupati Paser, DPRD Paser serta seluruh pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, untuk mendengarkan keluh kesah kami.

Lebih lanjut Arbani selaku tokoh masyarakat pun meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat surat pemberhentian kegiatan hauling batu bara tersebut di jalan raya, sembari menunggu respon dan reaksi pihak Pemerintah Pusat, yang  merupakan komite yang akan mengeluarkan kebijakan hauling batu bara di jalan raya tersebut.

“Insya Allah saya yakin kebijakan tersebut bisa direvisi bisa diubah. Terkait teknis lanjutan nanti kita runding bersama, bagaimana kedepannya mentri SDM, mentri perhubunga atau mentri PUPR juga melihat langsung kondisi di lapangan, sehingga mereka tidak mudahnya membuat rekomendasi  dan suatu keputusan, bahwa undang-undang ini ternyata tidak cocok di daerah kita. Karena struktur geografis berbeda di daerah lain, mungkin Kalsel bisa berjalan karena kondisi wilayah nya datar,  sedangkan kita perbukitan,” ujar Arbani.

Baca juga: Krisis Air Bersih Resahkan Warga Jl. Cendrawasih Tanah Grogot Paser Kalimantan Timur

Arbani meminta untuk semua satu suara. Pemerintah Kabupaten Paser, Masyarakat Kabupaten Paser, dan Mahasiswa Kabupaten Paser, untuk sepakat menolak kegiatan hauling yang ada di kabupaten paser yang di lakukan di jalan raya.

“Bukan berbicara Kabupaten Paser saja, semua warga Kalimantan Timur saat ini was-was dan takut untuk bepergian dan itu alasan kami membuat aksi bersama pada hari ini,” ulas Arbani.

Organisasi serta elemen masyarakat yang hadir berharap untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk segera mengeluarkan surat pemberhentian aktivitas hauling batu bara dan meminta Pemerintah Daerah untuk komunikasi kepada Mentri SDM dan Mentri Perhubungan untuk turun kelapangan melihat kondisi jalur Provinsi yang digunakan untuk hauling batu bara serta meminta kepada bapak Kapolres Paser dan dinas perhubungan untuk menindak tegas transportasi yang melanggar. (wp/ik)