Isukaltim.com | Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau disingkat BEM SI menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang akan menaikkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 12 persen, yang direncanakan mulai berlaku pada (01/01/25).
Satria Naufal, selaku Koordinator Pusat BEM SI, meminta Presiden Prabowo untuk membatalkan keputusan tersebut dan menyesuaikan kebijakan dengan komitmen untuk menyejahterakan rakyat.
“Jelas kami meminta untuk dikaji ulang hingga batal. Pidato Presiden Prabowo harus linear dengan kebijakannya dengan bicara kesejahteraan rakyat,” ujar Satria, Kamis (19/12/24) malam.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, para aktivis mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.
“Jika PPN 12 persen tidak dibatalkan dan turun, maka kami turun (demonstrasi) serentak di seluruh Indonesia,” ujar Stria dengan tegas. Dirinya menegaskan, kenaikan PPN ini dianggap tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini, mengingat pendapatan masyarakat yang masih rendah dan tingginya tingkat pengangguran.
“Kebijakan ini tidak sebanding dengan daya beli masyarakat yang sudah lemah,” tambah Satria. Penolakan terhadap rencana kenaikan PPN ini juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Pada Kamis (19/12/24), sejumlah kelompok, termasuk K-popers dan gamers, menggelar aksi di depan Istana Presiden Jakarta.
Mereka menyerahkan surat keberatan kepada Sekretariat Negara. Selain itu, petisi bertajuk Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN! yang diluncurkan di situs change.org telah mendapatkan lebih dari 113 ribu tanda tangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menjelaskan bahwa kenaikan PPN ini akan selektif dan hanya menyasar barang serta jasa kategori mewah atau premium, seperti makanan berharga tinggi, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan internasional berbiaya tinggi. (wp/ik)
Perlu evaluasi ini pak tentang keputusan yang telah di umumkan
Tindak lanjuti pak dengan jelas
Pertimbangkan kembali sebab demo ini akan membuat nanti ada korban