Isukaltim.com | Bahlil Lahadalia, selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan rencananya untuk memperbaiki tata kelola kegiatan usaha pertambangan melalui perubahan regulasi di kementeriannya.
Menurut Bahlil, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat didorong melalui sektor seperti, konsumsi penduduk, investasi, nilai ekspor-impor, dan pengeluaran pemerintah. Ia menambahkan bahwa sektor investasi perlu mendapat perhatian lebih, mengingat kontribusi konsumsi penduduk terhadap ekonomi telah mencapai 53 persen.
Di sisi lain, Bahlil mencatat bahwa rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia masih tergolong tinggi, yakni mencapai 6,33 pada tahun 2023. Ia menilai, sektor yang kini tren untuk investasi adalah hilirisasi, dan hal ini memerlukan perbaikan tata kelola agar dapat mempercepat proses serta menciptakan efisiensi.
Dalam acara CNN Indonesia Business Summit yang digelar di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan pada Jumat (20/12/24), Bahlil memberikan penjelasan, bahwa kementeriannya telah melakukan pembenahan besar-besaran, termasuk mempercepat proses perizinan di sektor panas bumi (geothermal).
Pada sektor pertambangan, Bahlil menyebut telah menata regulasi, salah satunya adalah percepatan perizinan. Sebelumnya, proses perizinan, seperti RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), dinilai rumit dan memakan waktu lama.
Kini, proses tersebut menjadi lebih jelas dan efisien, dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Bahlil juga menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, dirinya tengah mempercepat upaya penyederhanaan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, menarik lebih banyak investasi, serta meningkatkan pelayanan publik. Penyederhanaan regulasi ini menjadi prioritas utama, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan Bahlil.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Bahlil mencontohkan, dalam proses eksplorasi saja, ada lebih dari 100 izin yang perlu diproses.
Meski izin-izin ini sudah cukup baik, ia mengakui bahwa kecepatan pelayanan masih perlu ditingkatkan. “Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita service level agreement-nya yang kurang, kecepatannya. Nah, ini saya lagi cari akalnya,” ungkap Bahlil. (wp/ik)
