Isukaltim.com | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Di Hotel Hilton Copacabana, pertemuan ini membahas dinamika global terkini, termasuk upaya aktif Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi global, Rio de Janeiro, 21 November 2024.
Hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Brasil Edi Yusup.
Dalam kesempatanya, Antonio mengapresiasi peran Indonesia sebagai mitra konstruktif PBB, baik dalam isu sosial ekonomi, perlindungan lingkungan, maupun misi perdamaian dan kemanusiaan.
Baca juga: Nikmati Pesona Keindahan Pantai Dengan pasir putih di Pulau Beras Basah Bontang
Presiden Prabowo turut sampaikan apresiasi atas kepemimpinan Sekjen Guterres yang konsisten mendukung perdamaian internasional.
Baca juga: TK Se-Samarinda ULU Selenggarakan Karnaval Peringati HUT ke-79 RI Dan Hari Anak Nasional
Dalam pertemuan, Prabowo mengangkat isu prioritas pemerintahannya dan mengharapkan dukungan dari PBB. Isu prioritas tersebut antara lain yakni ketahanan dan swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, serta peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo turut menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina dengan mendorong Solusi Dua Negara. Indonesia siap memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka misi perdamaian PBB.
Sebagaimana diketahui, Presidensi G20 Brasil turut mendorong reformasi tata kelola global-salah satunya reformasi PBB sebagai prioritasnya. Poin reformasi PBB yang diusulkan antara lain penguatan peran Majelis Umum termasuk Dewan Keamanan PBB, penguatan Komisi Perdamaian PBB untuk penanganan dan pencegahan konflik, Sekretariat Jenderal PBB yang lebih representatif, hingga kemungkinan peninjauan Piagam PBB. (wp/ik)
