Isukaltim.com | Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),ungkap penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurut dirinya, sistem pemilihan ini pernah diterapkan pada masa Orde Baru, tepatnya di era Presiden Soeharto. Ahok menilai, pemilihan melalui DPRD membuat rakyat hanya menjadi penonton tanpa pengaruh yang berarti.
“Kan dari dulu saya tolak. Iya dong. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman Orde Baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli,” kata Ahok, di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/24). Ahok juga mengingatkan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD rentan terhadap praktik politik uang.
Dia khawatir ada pihak-pihak tertentu, seperti anggota DPRD atau ketua partai, bisa dipengaruhi melalui suap atau ancaman agar memilih calon yang sudah ditentukan. “Kita cuma deal-deal-an sesama ketua umum partai. Deal-deal-an juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman Orde Baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya,” kata Ahok.
Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyebutkan perlunya perbaikan dalam sistem pemilihan saat sambutan pada HUT ke-60 Golkar pada Kamis (12/12/24).
Prabowo menyebut sistem pemilihan saat ini terlalu mahal dan kurang efisien. Dia mencontohkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India telah menganut sistem parlementer.
Di negara tersebut, anggota DPRD yang dipilih bertanggung jawab memilih kepala daerah. “Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati,” tambah Prabowo. (wp/ik)
