Ada Aksi Cuti Massal Hakim, Cak Imim Minta Pemerintah Beri Tanggapan Serius

Isuterkini.com|  Abdul Muhaimin Iskandar  (Cak Imin) yakni  Ketua Umum  (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) minta pemerintah serius menyikapi aksi cuti massal hakim se-Indonesia yang menuntut ketidakadilan dan kesejahteraan.

“Ini harus disikapi serius oleh pemerintah. Hakim itu tulang punggung penyelesaian perkara, mereka juga bagian penting dari pilar demokrasi kita di bidang yudikatif,” kata Cak Imin melalui sebuah keterangannya hari ini, Rabu (09/10/24).

Sebagai informasi, aksi cuti massal merupakan  solidaritas Hakim Indonesia dan meminta  draf revisi PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim ke Mahkamah Agung. Cak Imin menilai sikap para hakim tersebut adalah aspirasi sekaligus kritik yang harus diwujudkan.

“Wajar para hakim kita mengajukan hak keuangan dan fasilitas. Karena memang mereka bekerja bukan untuk pribadi, tapi untuk tegaknya rule of law di negara kita. Ingat, kita ini negara hukum, kalau hakimnya tidak kita perhatikan, mana mungkin hukum bisa ditegakkkan dengan baik,” ujar Cak Imin.

Aksi cuti bersama para hakim se-Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi ke pimpinan Mahkamah Agung di Gedung MA. Para hakim tersebut menyuarakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim yang selama ini terabaikan dalam 12 tahun terakhir.

Jusran Ipandi salah satu koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, menyampaikan audiensi dengan MA dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan salah satu agenda utama dalam rangkaian aksi ini.

Masih menurut  Jusran, saat melakukan audiensi dengan MA, Solidaritas Hakim Indonesia diwakili oleh tim pertama sedangkan pertemuan dengan Kemenkumham diwakili oleh tim kedua. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rapat dengar pendapat antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan para pemangku kepentingan.

“Kedua pertemuan tersebut diadakan untuk melakukan rapat dengar pendapat antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan para pemangku kepentingan terkait isu-isu kesejahteraan  dan perlindungan profesi Hakim,” beber Jusran.

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Rangga Lukita, Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, saat beraudiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  menyatakan pihaknya hanya meminta agar kesejahteraan hakim di Indonesia diperhatikan.

“Supaya keadilan tetap tegak di muka bumi Indonesia, kami minta Pak agar kesejahteraan kami diperhatikan,” kata Rangga.

Lebih lanjut  Rangga mengeklaim, sebenarnya para hakim tidak bertujuan meminta gaji tinggi seperti komisaris Pertamina ataupun direktur utama Bank Mandiri, melainkan hanya meminta agar gaji mereka layak. (tra/it)