Isukaltim.com | Ganjar Pranowo, selaku Ketua DPP PDIP menyatakan, partainya tidak ingin terburu-buru menyikapi wacana kepala daerah dipilih lagi oleh DPRD seperti yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu,” ujar Ganjar dalam keterangannya pada Jumat (13/12/24).
Dirinya mengatakan belum ada pembicaraan di internal PDIP untuk menyikapi wacana ini. Ia mengatakan akan ada argumen mencuat jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD, karena tidak merepresentasikan kehendak rakyat lantaran terjadi jual beli dukungan.
“Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk,” ujarnya.
Sementara itu, Tifatul Sembiring, selaku Ketua Dewan Penasihat PKS secara pribadi mengaku setuju jika kepala daerah dipilih oleh DPRD dan tak lagi dipilih rakyat.
Hal itu disampaikan nya untuk menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto jika para kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.
Tifatul beralasan Pilkada langsung yang digelar saat ini memiliki biaya mahal. Ia juga mengatakan Pilkada langsung turut andil merusak hubungan horizontal antar masyarakat.
“Jadi terbelah. Secara pribadi, saya setuju jika gubernur ditunjuk oleh Presiden,” ungkap nya. (wp/ik)
Bukannya rakyat juga punya hak untuk menentukan
Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk
Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan
Sebagai pemimpin wakill rakyat jadilah seorang pemimpin yang amanah dalam menjalankan tugasnya
Ada 2 pendapat ini yang harus di pertimbangan dan cari solusinya yang terbaik
Perlu di evaluasi setiap ada usulan dan muculnya pendapat untuk perubahan ini
Perlu di evaluasi dengan. mencul nya pendapat tentang pemilihan untuk wakil rakyat