Gibran Meminta Agar Semua Kepala Dinas Pendidikan Evaluasi Kembali Sistem Zonasi Sekolah

Isukaltim.com |  Gibran Rakabuming Raka, selaku Wakil Presiden meminta agar seluruh kepala dinas pendidikan di Indonesia melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang digelar di Sheraton Grand Jakarta pada Senin (11/11/24).

Sistem zonasi pertama kali diterapkan pada tahun 2017 oleh Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun itu, dengan tujuan untuk meratakan kualitas pendidikan di seluruh sekolah negeri. Namun, kebijakan tersebut menuai berbagai kritik dari masyarakat, terutama karena banyak siswa yang tidak bisa diterima di sekolah negeri yang diinginkan hanya karena tidak memenuhi kriteria jarak zonasi.

Gibran mengungkapkan bahwa sistem zonasi yang diterapkan selama ini perlu dievaluasi kembali. Ia mengajak para kepala dinas pendidikan untuk mendiskusikan apakah kebijakan zonasi ini masih perlu diteruskan atau sebaiknya kembali menggunakan sistem yang lama. Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa meskipun sistem zonasi bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, kebijakan ini belum tentu cocok diterapkan di semua daerah.

Menurut Gibran, selain melihat aspek zonasi, perlu juga diperhatikan pemerataan distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari sistem zonasi adalah baik, namun pada kenyataannya, penerapannya tidak selalu sesuai dengan kondisi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyarankan agar evaluasi dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesenjangan antara fasilitas sekolah dan kualitas tenaga pengajar di beberapa daerah.

Gibran juga menceritakan pengalaman pribadinya ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, dimana ia mengirimkan surat komplain kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, terkait masalah zonasi. Ia mengaku bahwa surat yang dikirim pada (11/07/24) tersebut tidak pernah mendapat respons dari pihak kementerian, meskipun ia telah menindaklanjutinya dengan menanyakan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan di Solo.

Ia kemudian membandingkan respons dari Menteri Pendidikan sebelumnya, Nadiem Makarim, dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang kini menjabat, Abdul Muti. Gibran menyebutkan bahwa koordinasi dengan Menteri Abdul Muti terasa lebih efektif dalam menangani masalah pendidikan. Gibran menambahkan bahwa saat baru-baru ini berkunjung ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, ia segera melakukan koordinasi dengan Menteri Abdul Muti untuk membahas masalah zonasi. (wp/ik)