Isukaltim.com | Senin, (23/09/24), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat penting dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membahas permasalahan kebocoran data yang tengah menjadi polemik di masyarakat.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPR yang terletak di Senayan, Jakarta ini difokuskan pada upaya pencegahan serangan siber yang dapat mengancam Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di masa depan.
Menko Polhukam Hadi Tjahtjanto, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, dan Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo turut hadir untuk memberikan pandangan dan laporan terkini mengenai isu tersebut.
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, yang memimpin jalannya rapat, membuka diskusi dengan merefleksikan hasil rapat sebelumnya antara DPR dan pemerintah yang dilakukan pada akhir Juni lalu, yang membahas mengenai PDNS.
Dalam rapat tersebut, disimpulkan bahwa isu keamanan siber harus dipandang sebagai isu strategis yang memiliki dampak luas terhadap keamanan dan kedaulatan negara.
“Raker pada 27 Juni 2024 di antaranya menghasilkan keputusan di mana Komisi I berpendapat bahwa keamanan siber bukan sekadar masalah teknis melainkan isu strategis yang berdampak luas pada keamanan dan kedaulatan negara,” jelas Meutya.
Ia menambahkan, langkah cepat yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk menugaskan Menko Polhukam agar melakukan koordinasi terkait masalah ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap ancaman tersebut.
“Komisi I DPR akan melakukan rapat kerja lanjutan untuk mendapatkan laporan terkini mengenai penanganan insiden PDNS,” sambungnya.
Meutya juga menegaskan bahwa dalam rapat kali ini, pihaknya berupaya untuk mendapatkan laporan terbaru dari pemerintah mengenai tindak lanjut terkait kebocoran data di PDNS.
” Jadi meskipun kami sudah mendapatkan update melalui media massa dan juga pernyataan pernyataan publik oleh Pak Menko Polhukam namun karena ini menjadi kesimpulan yang mengikat di rapat komisi I sebelumnya, maka kami ingin dalam forum rapat kerja komisi I, pemerintah juga dapat menjelaskan update terakhir mengenai pemulihan PDNS dan juga tentang rencana PDN ke depan,” tuturnya. (wp/ik)
Pusat data nasional sangat penting.. semoga pemerintah tidak hanya bekerja saat terjadi kebocoran dan dapat mengantisipasi serangan kebocoran data kedepannya..
Seringnya terjadi kebocoran data..
Bekerja saat ada masalah bukan bekerja sebelum ada masalah..
Indonesia ohh Indonesia ku..